SIMPK

SIMPK (Sistem Informasi Material dan Peralatan Konstruksi) wajib dipenuhi karena menjadi bagian dari upaya pemerintah, khususnya Kementerian PUPR, dalam mewujudkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas dalam proyek-proyek konstruksi nasional.

1. Regulasi dan Kebijakan Pemerintah

• Pemerintah mewajibkan penggunaan SIMPK melalui peraturan untuk memastikan bahwa data material dan peralatan yang digunakan dalam proyek infrastruktur tercatat dan tervalidasi.
• Hal ini penting terutama pada proyek-proyek yang menggunakan anggaran negara, di mana pengawasan dan pertanggungjawaban sangat diperlukan.

SIMPK dijalankan berdasarkan aturan resmi dari pemerintah.

1. Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi
   Aturan utama yang mengatur semua hal tentang jasa konstruksi, termasuk pengelolaan bahan dan alat.
2. Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2021
   Menjelaskan pentingnya pencatatan alat dan material secara lengkap dan menyeluruh.
3. Peraturan Menteri PUPR No. 7 Tahun 2021
   Mengatur teknis pencatatan alat dan bahan melalui SIMPK yang jadi bagian dari sistem informasi jasa konstruksi nasional.

2. Transparansi dan Akuntabilitas

• Dengan SIMPK, semua informasi tentang jenis, jumlah, asal, hingga komponen lokal (TKDN) dari material dan peralatan tercatat secara digital.
• Ini membantu menghindari praktik mark-up harga, pengadaan fiktif, atau penggunaan barang tak sesuai spesifikasi.

3. Mendukung Peningkatan TKDN

• SIMPK menjadi alat bantu untuk menghitung Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) pada proyek konstruksi, yang merupakan bagian dari komitmen nasional untuk mendukung industri dalam negeri.
• Oleh karena itu, penyedia barang/jasa konstruksi wajib melaporkan produknya di SIMPK agar dapat dihitung kontribusi TKDN-nya.

4. Efisiensi Rantai Pasok Konstruksi

• Data SIMPK digunakan untuk merencanakan distribusi dan ketersediaan material/peralatan di berbagai wilayah.
• Tanpa data ini, proyek bisa mengalami keterlambatan akibat ketidaksesuaian suplai dan permintaan.

5. Standarisasi dan Validasi

Dengan sistem ini, pemerintah dapat memverifikasi apakah material dan peralatan yang digunakan sudah sesuai dengan standar teknis nasional. Ini penting untuk menjaga keselamatan dan kualitas hasil konstruksi