Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Kementerian PUPR resmi menayangkan sanksi administratif berupa Peringatan Tertulis bagi Badan Usaha Jasa Konstruksi (BUJK) kualifikasi Menengah dan BUJK Spesialis yang belum memenuhi komitmen penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP). Penayangan peringatan tertulis ini mulai berlaku efektif sejak tanggal 23 Oktober 2026 pukul 10.00 WIB.
Bagi badan usaha jasa konstruksi yang memegang Sertifikat Badan Usaha Jasa Konstruksi (SBUJK) dengan klausul komitmen pascapenerbitan, penayangan sanksi peringatan ini merupakan sinyal kepatuhan administratif yang harus segera ditindaklanjuti. Jika kewajiban komitmen diabaikan, status legalitas dan keabsahan sertifikat badan usaha dapat terhambat pada integrasi sistem layanan jasa konstruksi.
Untuk menuntaskan kewajiban tersebut dan menghapus catatan peringatan tertulis pada sistem registrasi LPJK, pelaku usaha diberikan mekanisme penyelesaian resmi: pemenuhan komitmen melalui permohonan Perubahan SBU Tanpa Asesmen.
Informasi Kunci Kebijakan LPJK (23 Oktober 2026):
Penayangan peringatan tertulis ditujukan kepada BUJK kualifikasi Menengah dan Spesialis yang belum memenuhi komitmen penerapan SMAP. Pemenuhan komitmen dilakukan secara administratif melalui perubahan SBU tanpa perlu melalui asesmen teknis ulang.
Memahami Mekanisme Perubahan SBU Tanpa Asesmen
Dalam skema perizinan berusaha subsektor jasa konstruksi, badan usaha kualifikasi Menengah dan Spesialis memperoleh kemudahan perizinan dengan komitmen penerapan tata kelola anti-penyuapan (SMAP). Setelah jangka waktu komitmen berjalan, badan usaha diwajibkan menyampaikan bukti pemenuhan dokumen pendukung ke sistem informasi konstruksi.
Mekanisme Perubahan SBU Tanpa Asesmen dirancang khusus untuk memfasilitasi pembaruan data administratif pada SBU yang masih aktif. Badan usaha tidak perlu dinilai ulang terkait kriteria kualifikasi seperti kemampuan keuangan atau ketersediaan peralatan proyek, melainkan berfokus pada validasi dokumen pemenuhan komitmen SMAP.
4 Pilihan Dokumen Pemenuhan Komitmen SMAP
Berdasarkan ketentuan resmi yang disampaikan oleh LPJK, terdapat 4 pilihan dokumen yang dapat digunakan oleh badan usaha sesuai dengan kualifikasi dan kesiapan sistem manajemen perusahaannya:
-
Sertifikat Penerapan SMAP (Akreditasi KAN)
Sertifikat penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP / ISO 37001) yang diterbitkan oleh Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) yang telah diakreditasi atau diakui oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN). Opsi ini merupakan bentuk bukti kepatuhan formal berstandar internasional; atau -
Lembar Konfirmasi PANCEK (KPK)
Lembar konfirmasi resmi pengisian Panduan Cegah Korupsi (PANCEK) yang diperoleh setelah badan usaha melengkapi seluruh persyaratan dan dinyatakan sesuai pada aplikasi PANCEK Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK); atau -
Sertifikat Pelatihan atau Bimbingan Teknis Anti-Penyuapan
Khusus BUJK kualifikasi kecil, sertifikat pelatihan dan/atau bimbingan teknis manajemen anti penyuapan yang diterbitkan oleh lembaga pusat edukasi antikorupsi kepada salah satu tenaga kerja tetap BUJK, dengan pemenuhannya dicatatkan dalam SJK terintegrasi; atau -
Dokumen Penerapan SMAP Internal
Dokumen penerapan SMAP internal (seperti pedoman kebijakan anti penyuapan, panduan kepatuhan, dan pakta integritas) yang telah disahkan secara resmi oleh pimpinan tertinggi BUJK dan memenuhi seluruh ketentuan isi dokumen yang dipersyaratkan LPJK.
Langkah Praktis Menyelesaikan Komitmen SBUJK
Bagi badan usaha yang terdaftar dalam daftar penayangan sanksi tertulis, langkah-langkah praktis yang perlu disiapkan antara lain:
- Pemeriksaan Status SBU: Cek catatan komitmen dan nomor sertifikat pada portal layanan informasi LPJK / SIKI.
- Penyiapan Dokumen yang Sesuai: Pilih satu dari empat opsi dokumen pemenuhan yang paling siap dan valid bagi perusahaan (sertifikasi terakreditasi KAN, instrumen PANCEK KPK, bimtek bagi kualifikasi kecil, atau dokumen internal teresahkan).
- Pengajuan Melalui Sistem: Ajukan permohonan Perubahan SBU dengan memilih menu pemenuhan komitmen SMAP pada sistem registrasi, lalu unggah dokumen pendukung.
- Verifikasi Kepatuhan: Pantau proses validasi oleh petugas hingga persetujuan diterbitkan dan sanksi peringatan tertulis dihapus dari database sistem.
Pendampingan Kepatuhan Bersama Kinergy
Proses pemenuhan komitmen perizinan membutuhkan ketepatan format administratif agar dokumen yang diunggah dapat diverifikasi tanpa revisi berulang. Kinergy menghadirkan pendampingan profesional untuk membantu badan usaha jasa konstruksi dalam penyiapan dokumen tata kelola SMAP, integrasi instrumen PANCEK, serta pengawalan proses perubahan SBUJK di portal layanan perizinan.
Hubungi tim konsultan Kinergy untuk memastikan kelancaran pemenuhan komitmen legalitas usaha konstruksi Anda secara tepat dan akurat.
Sumber referensi:
- Pengumuman Penayangan Peringatan Tertulis LPJK Kementerian Pekerjaan Umum (23 Oktober 2026).
- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- Panduan Cegah Korupsi (PANCEK) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).